Ramadan di Tahun Politik, Ini Pesan MUI DIY

Ketua Umum MUI DIY (tengah) memberikan imbauan sambut Ramadan.

YOGYA (Lingkar.co) – Ramadan pada tahun ini akan berhadapan dengan tahun politik seiring tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan. Seiring menjadi Ramadan terakhir sebelum pemungutan suaran pemilihan legislatif 2024, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY pun menyerukan berbagai hal. Salah satunya agar masjid dan musala dihiasi dengan kesejukan. Terutama berupa kajian alquran hingga tausiah keislaman yang memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum MUI DIY Prof Dr KH Machasin MA, didampingi Sekretaris MUI DIY Drs H Wijdan Al Arifin dan Ketua Komisi Dakwah Drs Syaifudin Jufri MA, Jumat (10/3). Machasin mengungkapkan pihaknya akan terus berupaya menjalankan fungsi pelayan umat sekaligus mitra pemerintah. “Dalam waktu dekat ini sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya bagi umat muslim ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu. Berkaitan dengan tahun politik maka isu keagamaan akan sangat dinamis, sehingga kami mengimbau agar menyiapkan diri dengan menyucikan hati, pikiran dan tindakan untuk menyambut Ramadan,” urainya.

Hal yang tak kalah penting ialah dengan tidak menjadikan tempat ibadah untuk kegiatan politik praktis. Melainkan justru menjadi tempat untuk memperkuat ukhuwah islamiyah, meningkatkan ketakwaan serta bersatu padu membangun negeri. Sehingga menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong dan adu domba agar benar-benar dihindari. “Menyebarkan ujaran kebencian maupun hoaks saja tidak boleh, apalagi membuat atau memproduksinya,” tandasnya.

Di samping itu, semangat Ramadan agar tidak digunakan untuk melakukan gerakan politik identitas berbasis SARA. Hal tersebut pada akhirnya hanya akan merusak dan mengganggu harmoni dan integrasi nasional. Oleh karena itu mengelola kebhinekaan menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan kohesivitas sosial. Pada konteks masyarakat majemuk yang ada di DIY, adanya kohesivitas sosial menjadi sangat urgen.

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menegaskan setiap individu memang memiliki hak politik. Apalagi beberapa pengurus MUI DIY juga memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan tidak menutup kemungkinan akan didekati oleh tokoh politik. “Kalau memang ada (pengurus) yang mau mendukung siapa atau didekati oleh tokoh, sebaiknya non aktif sebagai pengurus MUI. Sebagai individu siapa pun boleh tapi, tidak boleh mengatasnamakan MUI. Kita sendiri mengimbau, masak kita sendiri yang melanggar,” paparnya.

Dengan begitu Machasin berharap Ramadan pada tahun politik dapat dijalani penuh kekhusyukan dan khidmat. Bahkan para pengurus masjid dan musala juga diimbau menata lingkungan serta mengoptimalkan penggunaan sarpras untuk kenyamanan ibadah puasa. Terutama memanfaatkan pengeras suara, bedug atau lainnya dalam berbuba, sahur dan kajian agar mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. MUI pusat melalui Komisi Dakwah juga telah mengimbau untuk menghormati Ramadan dengan siaran atau tayangan yang menjaga kesucian dan kehormatan bulan puasa. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *