YOGYA – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya menggulirkan survey ketahanan keluarga. Elemen keluarga yang ada di seluruh wilayah Kota Yogya menjadi sasaran pendataan.
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga DP3AP2KB Kota Yogya Herristanti, menargetkan pada Oktober mendatang seluruh keluarga di Kota Yogya sudah berhasil menjalani survey oleh petugas. “Ini sudah kami mulai dari bulan Juli minggu kedua dan sampai saat ini sudah ada sekitar 1.500 kepala keluarga yang kami data. Kami targetkan selesai paling tidak Oktober mendatang,” ungkapnya, Jumat (16/8).
Survei ketahanan keluarga itu merupakan amanah Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Termasuk Peraturan Walikota (Perwal) Yogya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga. Survey tersebut pun baru mulai digulirkan tahun ini.
Herristanti menambahkan survei ketahanan keluarga dilakukan setidaknya lima tahun sekali dan sesuai dengan kemampuan daerah. “Sebenarnya survei ini memberikan gambaran kondisi ketahanan keluarga dari lima komponen ketahanan keluarga. Survei ini juga menjadi bahan yang nantinya akan menggambarkan kondisi ketahanan keluarga dan akan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan,” urainya.
Mengacu Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga, lima komponen yang menjadi tonggak ketahanan keluarga meliputi legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik keluarga, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Legalitas misalnya legalitas perkawinan dan kependudukan. Sedangkan ketahanan fisik meliputi kecukupan pangan gizi, kesehatan keluarga, kecukupan sandang dan tempat tinggal layak huni. Begitu pula untuk ketahanan ekonomi meliputi pendapatan keluarga, pembiayaan untuk pendidikan serta jaminan keuangan.
Sementara aspek ketahanan sosial psikologis meliputi keutuhan dan keharmonisan serta kepatuhan keluarga terhadap hukum. Terakhir, ketahanan sosial budaya meliputi ketaatan beragama, kepedulian sosial, dan pendidikan. Melalui survei itu program pemerintah terkait ketahanan keluarga diharapkan lebih terarah.
Herristanti menjelaskan survei ketahanan keluarga itu menyasar ke semua keluarga di Kota Yogya. Baik keluarga penduduk atau KTP Kota Yogya maupun domisili, paling tidak enam bulan tinggal di Kota Yogya. Survei itu melibatkan 165 petugas enumerator yang direkrut pada tahap pertama dan akan ditambah dengan melibatkan personel dari wilayah setempat. Survei ketahanan keluarga juga untuk mendukung penyelenggaraan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga. (*)
