YOGYA – Pemerintahan Prabowo – Gibran genap memasuki 100 hari kerja pada selasa, tanggal 28 Januari 2025 yang lalu, berbagai hasil survei menyatakan masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintah dibawah kepemimpinan Prabowo – Gibran, seperti survei yang telah dilakukan oleh litbang kompas sebanyak 80,9 persen masyarakat menyatakan puas dan 19,1 persen menyatakan tidak puas. Begitu juga hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik sebanyak 79,3 persen menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dan sisanya menyatakan tidak puas.
Dari dua hasil survei tersebut merupakan modal politik besar bagi Prabowo – Gibran dan menjadi awal yang baik bagi pemerintahan Prabowo – Gibran untuk mendapatkan kepercayaan dimata masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Putra (2018) bahwa kepercayaan publik yang dibangun oleh pemerintah mengesankan, apabila pemerintah mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam mengelola pemerintahan. Selain figuritas Presiden, keberadaan menteri-menteri yang berkompeten serta prorgam-progam pemerintah yang pro terhadap rakyat, mampu menaikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah secara signifikan. Namun hal tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo – Gibran untuk mempertahankan kepuasan masyarakat terhadap hasil kerja nantinya selama lima tahun kedepan.
Seperti yang kita ketahui bahwa Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Prabowo – Gibran mengusung Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan 8 Misi yang tertuang dalam Asta Cita. Selain itu, terdapat 17 program yang disebut sebagai Program Prioritas Prabowo-Gibran untuk diterapkan selama masa pemerintahannya. Menurut Menteri keuangan Sri Mulyani, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2025 ada 4 fokus program utama alokasi anggaran tahun pertama Prabowo – Gibran (detikfinance, 2024) diantaranya adalah : 1. Program Makan Bergizi Gratis 2. Renovasi dan Pembangunan Sekolah 3. Pembangunan Lumbung Pangan Nasional 4. Pemeriksaan kesehatan gratis 52,2 juta orang & melengkapi kebutuhan Rumah Sakit.
Dari program yang sudah dijalankan oleh Pemerintahan Prabowo – Gibran, penulis mencoba merangkum beberapa capaian dan evaluasi apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan Prabowo – Gibran selama 100 hari Kerja.
1. Program Makan Bergizi Gratis Program makan bergizi gratis merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo – Gibran, program ini ditargetkan lebih dari 3 juta penerima manfaat dalam 3 bulan pertama untuk anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Dalam pelaksanaannya sejak 6 januari 2025 pemerintah telah menyalurkan 190 titik di sekolah, pesantren dan Posyandu yang tersebar di 26 provinsi seluruh Indonesia dan dilakukan secara bertahap. Program Makan bergizi gratis memiliki dampak dari segi kesehatan maupun ekonomi, dengan memberikan makan bergizi gratis diharapkan anak – anak mendapatkan gizi yang cukup sehingga saat mereka sekolah dapat berkonsentrasi dengan baik, dan pemerintah mampu menyiapkan generasi unggul di masa depan hal ini sesuai dengan Visi Pemerintahan Prabowo – Gibran menciptakan Indonesia Emas Tahun 2045. Selain itu pemberian makan bergizi gratis juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, dengan melibatkan mitra lokal dalam penyediaan makan bergizi gratis diharapkan mampu mengembangkan usaha ekonomi daerah. Program makan bergizi gratis berpengaruh signifikan terhadap kemandirian di setiap wilayah dan mendongkrak ekonomi hingga akar rumput. Meskipun progam MBG bernilai positif dimata masyarakat namun masih banyak terjadi permasalahan teknis di lapangan. Pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki permasalahan yang terjadi pada Program Makan Bergizi gratis yang sudah berjalan sejak 6 januari 2025 kemarin, dari mulai menu yang lebih variatif, dari segi pengolahan sehingga tidak lagi menimbukan keracunan seperti yang terjadi di Sukoharjo, kemudian aturan dalam pembayaran mitra MBG juga perlu diperhatikan, karena beberapa mitra mundur karena tidak dibayar oleh Badan Gizi Nasional. Selain itu pemerintah juga harus menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis agar menyasar lebih banyak penerima. Karena, sejauh ini hanya sebagian anak-anak yang sudah merasakan makan bergizi gratis.
2. Pembangunan Lumbung Pangan Nasional untuk Mencapai swasembada pangan Usaha pemerintahan Prabowo – Gibran dalam mencapai swasembada pangan adalah dengan membuat Program cetak sawah 3 juta hektare. Ekstensifikasi melalui cetak sawah merupakan program yang disiapkan pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan dalam jangka panjang. Sedangkan dalam jangka pendek seperti pompanisasi, optimasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tertier, serta dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat proses tanam hingga panen. Hingga 100 hari Masa kerja Pemerintahan Prabowo – Gibran, Pemerintah melalui Menteri Pertanian telah menyelesaikan tahap pertama program optimasi lahan rawa seluas 40 ribu hektare di Kabupaten Merauke. Dari 40 ribu hektare itu, 35.000 hektare di antaranya sudah ditanami. Sedangkan 5.000 hektare sisanya dalam proses olah lahan untuk segera ditanami. (Kompas. 2024). Selain itu pemerintah juga menunjukkan usaha progressif untuk mendukung kebijakan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dari Rp 6000 perkilo menjadi sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) dan meniadakan rafaksi harga gabah. Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo – Gibran serius dalam mendukung perekonomian rakyat kecil yaitu petani.
3. Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM Dalam bidang ekonomi dan penguatan UMKM , Presiden Prabowo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM tani dan nelayan di bank-bank Himbara. PP ini ditandatangani pada 5 November 2024. Program ini disebut sebagai keberpihakan pemerintah kepada sekitar 1 juta UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan yang memiliki kredit macet. Hal ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk bangkit dan terbebas dari jeratan hutang sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor usaha mikro dan kecil dan menengah. Selain itu, kebijakan pemerintah mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang hanya diterapkan pada barang-barang mewah. Kebijakan ini dinilai tidak hanya mendukung kelangsungan dunia usaha, tetapi juga membantu menjaga daya beli masyarakat.
4. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat Terkait dalam bidang Kesehatan Pemerintah Prabowo Gibran juga telah memberikan kebijakan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 4,7 triliun pada tahun ini untuk program cek kesehatan gratis. Program ini akan digelar secara bertahap mulai tahun 2025 dengan menargetkan 60 juta orang. PKG mencakup tiga program utama, yakni: (1) PKG Ulang Tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun; (2) PKG Sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru; (3) PKG Khusus yang menyasar Ibu hamil dan Balita dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. (Kemenko PMK, 2025). Menurut Menteri kesehatan program pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak hanya bertujuan memberikan layanan kesehatan, tetapi juga untuk membangun budaya preventif di tengah masyarakat. “Dengan melakukan pemeriksaan rutin, masyarakat dapat lebih waspada terhadap potensi masalah kesehatan dan mengambil langkah preventif lebih dini”. Meskipun pelaksanaan PKG ini akan dimulai pada bulan Februari mendatang namun antusias masyarakat sangat besar terhadap program ini.
5. Renovasi dan Pembangunan Sekolah Renovasi dan Pembangunan sekolah merupakan salah satu fokus program utama dalam alokasi anggaran APBN, salah satunya ditargetkan untuk 22 ribu pembangunan/renovasi sekolah. Kemudian 310 unit bangun/rehab madrasah dan sekolah keagamaan. Dalam pembangunan sekolah ini sejalan dengan tujuan pemerintah yang tertuang dalam asta cita dalam bidang pendidikan. (Detik. 2025).
6. Pelayanan Masyarakat dan Transportasi Umum Sementara itu, terkait pelayanan masyarakat Kementerian BUMN bersama Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pariwisata telah memastikan harga tiket transportasi, saat Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat terjangkau masyarakat.
7. Pencegahan dan pemberantasan narkoba Peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan transnational crime yang menjadi musuh bersama, karena narkoba dapat merusak generasi bangsa yang jika ini dibiarkan dapat menghambat Visi Pemerintahan Prabowo “Menuju Indonesia Emas”. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran telah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba di bawah Menkopolkam (Tempo, 2024). Selain itu, Mabes Polri juga telah mengungkap 80 perkara yang diantaranya adalah jaringan narkoba internasional sebanyak 3. Selain itu, Polri juga telah menetapkan sebanyak 136 tersangka dengan barang bukti yang berhasi disita berupa sabu 1,7 ton, ganja 1,12 ton, ekstasi 357.731 butir, ketamin 932,3 gram, tembakau sintetis 9 kg, hasish 25,5 kg, MDMA 4.11 gram, mepherdrone 8.157 butir dan happy water 2.974,9 gram (Tribatanews. 2024).
8. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif a. Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Prabowo – Gibran resmi bergabung menjadi Anggota BRICS pada tanggal 6 januari 2025, bergabungnya Indonesia dalam anggota BRICS tentunya mendapatkan maanfaat sendiri diantaranya dalam hal kerjasama ekonomi, selain itu keuntungan yang dapat dari sisi peluang investasi maupun perdagangan sehingga memperkuat posisi Indonesia di Kancah global. b. Pertemuan bilateral dengan perdana menteri Jepang pada 11 Januari di Istana Kepresidenan, Bogor Jawa Barat yang memperkuat kerja sama investasi bidang pertahanan negara, kesehatan, kekuatan SDM dalam mendukung program MBG hingga hilirisasi sumber daya alam.
9. Menjamin rumah mudah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan Pemerintah Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Pemerintah Qatar pada tanggal 8 januari 2025 untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menjukkan bahwa Pemerintahan Prabowo – Gibran serius menjalankan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan perumahan rakyat. Selain itu Kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta membuka peluang investasi di sektor lainnya.
EVALUASI & SARAN; Penilaian 100 hari masa kerja masih belum bisa menggambarkan sepenuhnya kinerja Prabowo-Gibran. Masih terdapat waktu yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabinet Merah Putih dibawah kepemimpinan Prabowo Gibran untuk menyelesaikan program-program yang telah dibuat. Beberapa permasalahan seperti memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran juga masih harus diselesaikan. Selain itu juga masih banyaknya perilaku aparat keamanan yang menyalahgunakan wewenang di daerah ataupun pusat, perilaku sejumlah menteri yang bisa memunculkan kesan negatif, struktur kabinet yang terlalu gemuk, dan beberapa kementerian yang dipecah membuat banyak perubahan nomenklatur sehingga memperlambat pengambilan keputusan seperti penundaan pembayaran tukin dosen. Kabinet yang terlalu besar ini membuat efektivitas pemerintahan menjadi lemah, karena proses pengambilan keputusan menjadi lamban dan berpotensi meningkatkan pemborosan anggaran.
Hal seperti ini presiden perlu mengevaluasi agar kepuasan masyarakat dapat lebih meningkat lagi. Pentingnya evaluasi multipihak dalam setiap kebijakan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat sipil perlu diperkuat. Pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kedekatan kepala daerah dengan masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan di tingkat lokal Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat. Salah satu strategi meningkatkan kepercayaan publik adalah dengan prinsip tata kelola pemerintahan partisipatif (participatory governance). Pemerintahan partisipatif lebih mengedepankan partisipasi dan transparansi dalam meningkatkan kepercayaan publik (Kim & Kim, 2007). Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan memiliki arti penting dalam membangun kepercayaan publik.
Menurut, Lee, J.W (2005) partisipasi dan kepercayaan memiliki hubungan timbal balik, partisipasi dapat meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan dapat meningkatkan partisipasi. Senada dengan hal tersebut, Nawawi (2009) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu keniscayaan dalam proses demokrasi. Partisipasi dapat tercipta dari kepercayaan publik, dan partisipasi juga berperan sebagai pilar kepercayaan publik.
penulis: Eni Susanti, Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat/Mahasiswa S3 Prodi Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada.
