GUNUNG KIDUL, Lingkarjogja.co.id – Sebanyak 20 unit sistem peringatan dini (EWS) yang terpasang di titik rawan longsor rusak. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, kerusakan tersebut karena tidak ada pemeliharaan.
Kepala BPBD Gunung Kidul Edy Basuki mengatakan, tidak adanya pemeliharaan lantaran keterbatasan anggaran untuk hal tersebut. Menurutnya, saat ini ada 30 unit EWS yang terpasang di lokasi-lokasi potensi longsor dan 7+1 EWS tsunami.
Baca Juga :
Hanung: Vaksinasi Pekerja Film Bantu Dorong Masyarakat Ke Bioskop
“Dari sistem peringatan dini 30 EWS longsor, sekarang tinggal 10 EWS longsor yang masih berfungi dan aktif, yang lainnya rusak. Kemudian dari tujuh EWS tsunami, hanya satu EWS tsunami yang masih aktif,” katanya.
Ia menjelaskan, pengelolaan dan pengawasan sudah diserahkan ke pemerintah desa. Namun desa tidak melakukan perbaikan dan pemeliharaan karena keterbatasan anggaran atau APBDes belum mengalokasikan untuk kebencanaan.
Selanjutnya, EWS tsunami masih menjadi kewenangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “BPBD Gunung Kidul tidak menganggarkan pemeliharaan dan perbaikan EWS karena sudah diserahkan ke desa,” katanya.
Untuk itu, pihaknya baru bisa melaporkan kerusakan EWS ke pemerintah pusat dan provinsi. Harapannya, ada bantuan dana untuk perbaikan.”Namun sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya,” katanya.
Sebagai alternatif, BPBD Gunung Kidul memilih meningkatkan kapasitas mitigasi bencana baik di masyarakat ataupun infrastruktur pendukung. Khususnya di kawasan pantai.
Selain itu, BPBD melakukan penguatan fisik dengan memperkuat jaringan internet serta menambah fasilitas pengeras suara. Hal itu terutama di kawasan Pantai Kukup, Baron, dan Krakal.
Baca Juga :
BMKG: Cuaca Ekstrim Berpotensi Terjadi selama Sepekan
Menurut dia pengeras suara sangat berguna untuk memberikan peringatan dini bagi warga. Sedangkan jaringan internet akan mempermudah warga mendapatkan info terkini mengenai potensi kebencanaan.
“Kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata hingga SAR untuk penguatan tersebut,” demikian Edy Basuki.(ara/lut)
Respon (1)